pola klasifikasi arsip. 2. pola klasifikasi arsip

31 Jadwal Retensi Arsip 045. 00 a Bukti pembayaran pendidikan b Administrasi penundaan pembayaran pendidikan PP. 1. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. BERANDA; PROFIL. Pola Klasifikasi Arsip. A. lemari kartu kendali; b. Engku Putri No. 4 Pembinaan Kearsipan 045. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 41268/A. pdf. Pola klasifikasi yang telah dibuat tersebut, akan diimplementasikan pada pengelolaan arsip. ABSTRAK PERATURAN. Arsip Aktif di Bagian UHTB” dengan gagasan pemecahan isu “Optimalisasi Filing System (Pemberkasan Arsip) dengan Metode Pola Klasifikasi Alfa Numeric di Bagian Umum,. 2. b. 23 Juli 2020, 10. Dapat digunakan juga sebagai penyekat antara arsip dalam suatu folderPedoman Pola Klasifikasi Arsip Universitas Sanata Dharma disusun sebagai acuan pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, pengendalian, penyimpanan, penemuan kembali sampai dengan penyusutan arsip di lingkungan Universitas Sanata Dharma. 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Jenis. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. e. Dalam rangka menyusun klasifikasi arsip, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu: a) Kelompok Informasi Arsip (1) Unsure Fungsi: yaitu penyusunan Pola Klasifikasi Arsip berdasarkan inventarisasi kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. 29. . U. Pola klasifikasi kearsipan 000 UMUM 001 Lambang . Seleksi dan Penilaian Arsip adalah kegiatan memilah dan menentukanPEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUPATI DEMAK, Menimbang : a. 35 Pemusnahan Arsip 045. 3 Salah kirim 045. 2010 tentang Pedoman Penataan 02. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan. 045 Kearsipan . Keputusan Rektor No 50 Tahun 2019 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Universitas Airlangga Unduh Keputusan Rektor No 36 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Universitas Airlangga Unduh KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PUPR Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2018 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencabut dua Peraturan Menteri sebelumnya: Permen PU Nomor 38/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Departemen Pekerjaan Umum Permenpera Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat 2 FUNGSI KLASIFIKASI ARSIP A. Mengelompokkan arsip inaktif yang akan dipindahkan sesuai dengan Pola Klasifikasi dan JRA; b. 3 Penataan 045. Nomor Pengundangan. ID – Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seleksi dan Penilaian Arsip adalah kegiatan memilah dan menentukan nilai guna arsip, jangka simpan, dan nasib akhir arsip. Pola klasifikasi arsip dibuat agar dapat dijadikan pedoman dalam penyimpanan arsip, sehingga arsiparsip yang dimiliki suatu lembaga dapat tertata dan tersimpan dengan. 35 Penyerahan Arsip. 045. 3. 1. 01. Pasal 2 Pola Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan, penataan, dan penemuan kembali arsip secara cepat,. Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan serta pedoman klasifikasi arsip. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika045Kearsipan. PERATURANPEDIA. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan. ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. 31 Daerah Tingkat I . 1251, jdih. Pasa13 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Instruksi Sekretaris Utama Nomor INS/01/2002 tentang Uji Coba Pemberlakuan Pola Klasifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Sarana Prasarana Kearsipan Terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis di Kantor Kelurahan Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. H. Seleksi dan Penilaian Arsip adalah kegiatan memilah dan menentukan045 Kearsipan 045. Tipe Dokumen. umum; b. 3. 045 Kearsipan 045. E. 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. KODE MASALAH DAN POKOK MASALAH 1. 3 Penyusunan Prosedur Kerja OT. 42 TH 2016 Lampiran. U. Pola klasifikasi arsip adalah pola penyusunan arsip yang disusun secara sistematis dan logis serta hirarkis berdasarkan fungsi yang ada di Unnes yang digunakan sebagai dasar pemberkasan arsip secara subjek. Puji syukur kita. meja sortir. ABSTRAK PERATURAN. Guide/Sekat I (Primer). pengelolaan arsip statis. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/MENKES/SK/III/2012 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT. tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di lingkungan Universitas Negeri Semarang; 16. klasifikasi. Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. HUKUM 00 Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program 198/Menkes/SK/VI/2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga peru dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian; c. rangka pengendalian, penataan dan penemuan kembali, serta penyusutan arsip di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 4 Penyerahan Arsip 045 . Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik”]POLA KLASIFIKASI ARSIP. Menurut Sayuti (2013), kegunaan pola klasifikasi yaitu : 1. 17 Tahun 2017 2. Klasifikasi Jenis Arsip PP. See Full PDF Download PDF. 41 Pengawasan 045. go. Sekjen Bawaslu. U. , "open access publishing". 00 Peraturan perundang-undangan Berkas yang berhubungan dengan dokumentasi produk dan referensi hukum meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Presiden,sesuai dengan Pola Klasifikasi dan Kode Kearsipan yang telah ditetapkan. I. PENCIPTAAN ARSIP. 2 Laporan OT. 4 BAB II PENGERTIAN ARSIP STATIS A. FASILITATIF HUKUM DAN ORGANISASI HO HUKUM HO. Glosarium. Pola klasifikasi arsip disusun berjenjang, yaitu seperti berikut: Main Subject (Primer) Sub Subject (Sekunder) Sub-sub Subject (Tertier) Ketiga kelompok ini mempunyai hubungan logis, kronologis dan sistematis satu sama lainnya. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan mengenai tata naskah dinas,. bahwa untuk. Pengertian Pola klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah, secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. 00 Daya tampung mahasiswa PP. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenj ang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Informasi Geospaisal menjadi beberapa kategori informasi kearsipan. 00 Organisasi OT. 2123, peraturan. Search for an exact phrase by putting it in quotes; e. Permendes PDTT No. 3 Pola Klasifikasi Arsip . Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Pola Klasifikasi Arsip diartikan sebagai pengelompokkan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis Pola Klasifikasi Arsip Dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan ©2016 -2serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. KESIMPULAN. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2. Dari 10 pokok masalah ini terlebihKLASIFIKASI ARSIP DAN PENOMORAN NASKAH DINAS PADA IAIN PALOPO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO Menimbang : a. Recommend Documents. huruf b berupa Arsip yang merupakan bagian dari klasifikasi Arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai klasifikasi Arsip. 30 Tahun 2014; PP No. Klasifikasi arsip menjadi kerangka dasar untuk pengkodean (coding) dalam penciptaan, penggunaan dan penyimpanaan, serta penyusutan arsip. Indonesia, Kementerian Hukum dan. FUNGSI. Diharapkan buku petunjuk ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kearsipan dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Pasal 2Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar. 3. Pengertian Umum Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, dan telah habis masa retensinya, yang berketerangan untuk dipermanenkan. go. 00. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan. 4 Pola klasifikasi 045. Related Papers. Sedang. Secara fisik klasifikasi kearsipan yang merupakan suatu dasar untuk menata1 POLA KLASIFIKASI DAN INDEKS Rusidi, Sip A. Artikel Kearsipan 11 October 2010 Super Administrator 20191 4132. Meliputi kegiatan: Pembuatan Arsip dan Penerimaan Arsip; 2. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkanPersiapan penataan arsip berdasarkan nomor a. 2 Bendera Kebangsaan . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang. 1. 5 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument dalampengelolaan arsip untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip; B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf. -2- 2. 16. 33: Penilaian Arsip:. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN . ABSTRAK PERATURAN. 2 Penataan Berkas. UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan serta untuk memudahkan penemuan kembali, perlu mengatur klasifikasi arsip; bahwa berdasar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang. 31 Jadwal Retensi Arsip 045. 1 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2008 TANGGAL : 16 DESEMBER 2008 POLA KLASIFIKASI ARSIP SEKRETARIAT. Peraturan PemerintahNomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Surat Edaran No. POLA KLASIFIKASI ARSIP DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Jl. Pola klasifikasi merupakan salah satu sarana atau pedoman untuk penataan arsip. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PP. 2 Penataan, Pembenahan Berkas . Kode klasifikasi adalah tanda yang terdiri dari angka (ada juga yang terdiri dari huruf dan angka) untuk membedakan antara. Jenis Arsip. A. Sedangkan Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai. Dokumen ini juga mengacu pada beberapa peraturan rektor. pdf: 04 Desember 2007. Tata Laksana OT. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 2022. Demikian informasi tentang Permendesa Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT. 3, Batam - 29461Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis harus ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Pasal 9 (1) Pembuatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, harus dilakukan pencatatan. Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti; b. f. Pasal 6 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai kode klasifikasi arsip yang berlaku untuk seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan, sesuai dengan pedoman dari Arsip Nasional Republik Indonesia. 3 Lagu Kebangsaan . Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Arsip Aktif di Bagian UHTB” dengan gagasan pemecahan isu “Optimalisasi Filing System (Pemberkasan Arsip) dengan Metode Pola Klasifikasi Alfa Numeric di Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara UPN “Veteran” Yogyakarta”; 2. b) penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada unit kearsipan. 33 Penilaian Arsip. 3, Batam - 29461 (0778) 462069. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan fisik d an informasi Arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengelompokkan Arsip secara sistematis, terstruktur, dan efektif berdasarkan subjek dan perihal atau masalah, yang diidentifikasi dalam bentuk kode berupa gabungan huruf dan angka. g. 146 downloads 541 Views 128KB Size. mendeskripsikan arsip dalam bentuk sebuah informasi yang berkualitas dan tepat guna, dengan memperhatikan pola klasifikasi arsip. 2016. Find more similar flip PDFs like POLA KLASIFIKASI ARSIP. 13. Jadwal Retensi Arsip (JRA), yang disusun berdasarkan pedoman retensi arsip yang telah dibuat.